Jawa Tengah

DPD NasDem Blora telah membulatkan tekadnya dalam mengusung Petahana, Arief Rohman di Pilkada Blora 2024

Pengembangan sorgum mencakup berbagai produk yang bukan hanya dijadikan sebagai beras pendampaing nasi, batangnya yang sebelumnya dibuang sekarang sudah bisa diolah menjadi briket dan pakan hewan ternak

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, Srikandi Pemuda Pancasila Purbalingga selalu berusaha melibatkan seluruh anggotanya

Ramp check kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang tengah beroperasi dalam kondisi fit sehingga laik jalan untuk membawa penumpang

Besaran alokasi berubah sesuai juklak yang kadang-kadang munculnya mendadak di awal tahun, padahal anggaran sudah ditetapkan

Para pemuda yang sebagian besar berprofesi sebagai Influencer, Youtuber konten kreator dan musisi ini sekaligus mendeklarasikan dukungannya untuk Lilis Nuryani menjadi Bupati Kebumen

Ormas GMX DIY-Jateng siap mengawal dan pasang badan sampai kasus tindak asusila tersebut selesai

Prediksi pada Pemilihan Bupati Blora sepertinya akan koalisi besar, karena beberapa ketua partai juga arahnya ke Arief Rohman

Pembangunan pasar pagi di bagian depan akan dilaksanakan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp3 Miliar bantuan dari Kementerian Perdagangan

Selain elektabilitas atau dukungan masyarakat sebagai calon bupati, Pandawa juga mensurvei terkait kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Arif-Rista

Dengan santunan ini diharapkan dapat menjadi bekal sekolah dan ngaji sehinga pada saatnya akan berhasil menjadi orang yang mandiri, sukses dengan ilmu dan akhlaknya

Pembagian kalender bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat ke masyarakat Kabupaten Blora, mulai dari tingkat UMKM, pekerja dengan latar belakang profesi sebagai tukang parkir, dan sebagainya

Dalam rangka deteksi dini dan kewaspadaan dini perlu adanya pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki kerawanan serta potensti permasalahan baik menjelang, pelaksanaan dan pasca Pilkada 2024

Mengenai dukungan partai politik lain, Arif Sugiyanto mengaku masih menjalin komunikasi dengan mereka sembari menunggu keputusan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berarti secara resmi masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 8 tahun