HARIANKOTA.CO, Sukoharjo — Potensi gesekan mengintai Pilkades serentak 126 desa di Sukoharjo. Pemkab didesak merangkul seluruh cakades secara setara untuk mencegah kecemburuan politik.
Desakan tersebut disampaikan menjelang tahapan Pilkades serentak 2026. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan seluruh kontestan memperoleh perlakuan dan akses informasi yang sama agar kompetisi berlangsung adil serta kondusif.
Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI), sekaligus juga pengurus DPC PERADI Sukoharjo, Dr. BRM Kusumo Putro, SH, MH, menilai ketimpangan dalam komunikasi pemerintah dengan peserta Pilkades berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan.
Menurut Kusumo, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengumpulkan kepala desa petahana dalam agenda koordinasi. Seluruh cakades resmi perlu dihadirkan dalam forum bersama untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai aturan dan tahapan pemilihan.
“Pilkades adalah pesta demokrasi tingkat desa yang harus dijaga. Kalau hanya petahana yang dikumpulkan, sangat rentan menimbulkan kesan diskriminatif dan dipolitisasi. Cakades lainnya juga mempunyai hak yang sama,” ujar Kusumo, Minggu (4/10/2026).
Pria yang juga dikenal sebagai pengamat kebijakan publik itu menilai, pertemuan seluruh cakades dapat menjadi langkah pencegahan konflik sejak dini. Selain menunjukkan netralitas pemerintah daerah, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama menjaga Pilkades tetap damai.
Kusumo juga menyoroti pentingnya penyamaan pemahaman terhadap aturan. Larangan politik uang, netralitas ASN dan perangkat desa, hingga batasan kampanye harus disampaikan kepada seluruh calon agar tidak terjadi perbedaan tafsir di lapangan.
“Deklarasi siap menang dan siap kalah akan lebih kuat jika diikuti seluruh calon. Begitu juga aturan mengenai politik uang, netralitas ASN dan perangkat desa, serta kampanye harus dipahami bersama,” tegasnya.
Karena itu, Kusumo meminta Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo segera menggelar pertemuan yang melibatkan seluruh cakades resmi. Menurutnya, transparansi dan kesetaraan perlakuan menjadi kunci meredam kecemburuan serta potensi gesekan di tingkat desa.
“Kami meminta Plt Bupati segera mengagendakan pertemuan akbar dengan seluruh cakades. Kepala daerah harus menunjukkan bahwa Sukoharjo matang dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi rasa keadilan,” katanya.
Sebelumnya, Eko Sapto Purnomo menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Sukoharjo 2026 di Gedung Menara Wijaya, 5 Agustus 2026. Forum tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri atas kepala desa, sebagian besar petahana, camat, serta ketua BPD.
Dalam kegiatan itu, Sapto mengusung jargon “Pilkades Berintegritas” dengan prinsip bersih, jujur, aman, dan bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kondusivitas serta netralitas selama tahapan pemilihan.
Sapto meminta politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran hoaks ditolak bersama hingga pemungutan suara Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026.(SKH)
