HARIANKOTA.CO, Boyolali – Desakan evaluasi tunjangan anggota DPRD Kabupaten Boyolali semakin menguat. Aktivis Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Boyolali, Basori Rohmad, menegaskan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap tunjangan yang diterima para wakil rakyat, termasuk anggaran kunjungan kerja ke luar negeri.
Basori menilai langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua DPRD Jateng Sumanto yang sepakat mengevaluasi tunjangan DPRD se-Jateng harus menjadi contoh nyata bagi daerah, termasuk Boyolali. Ia mengapresiasi sikap tegas Gubernur yang melarang kenaikan tunjangan dan bahkan mendorong penghapusan kunker ke luar negeri.
“DPRD Jateng maupun kabupaten/kota diberi waktu sepekan untuk melakukan evaluasi tunjangan dan anggaran kunker. Boyolali juga harus patuh,” tegas Basori, dikutip pada, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, Bupati Boyolali perlu segera bertemu DPRD dan menggelar rapat evaluasi sesuai instruksi provinsi. Basori menyoroti khususnya tunjangan perumahan, yang semestinya ditetapkan melalui penilaian tim appraisal independen, bukan sekadar keputusan internal DPRD.
“Kalau appraisal tahun lalu jadi acuan, mestinya tunjangan perumahan DPRD Boyolali tahun 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. DPRD jangan asal tetapkan angka sendiri,” tandasnya.
Basori mengingatkan, evaluasi ini penting agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan, sesuai regulasi, dan tidak menimbulkan keresahan publik. Ia menegaskan, kepatuhan DPRD Boyolali terhadap instruksi pemerintah provinsi akan menciptakan kondusivitas dan kepercayaan masyarakat. (BYL)
