HARIANKOTA.CO, Purworejo – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyoroti tajam kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu keresahan luas di masyarakat dan berujung pada rencana aksi demonstrasi yang akan digelar warga pada 13 Agustus 2025.
Dalam kunjungan kerjanya di Purworejo, Kamis (7/8/2025), Gubernur Luthfi dengan tegas meminta Bupati Pati untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan PBB boleh dilakukan, namun tidak boleh membebani masyarakat.
“Prinsipnya jelas, kebijakan apapun tidak boleh memberatkan rakyat. Harus sesuai kemampuan mereka dan dikaji secara komprehensif,” ujar Ahmad Luthfi yang juga mantan Kapolda Jateng.
Ia bahkan menyarankan agar kajian terhadap kebijakan PBB itu melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi, guna mendapatkan hasil yang obyektif dan akademis.
Warga Meradang, Donasi untuk Aksi Demo Ditertibkan
Kebijakan ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Pati. Warga menilai kenaikan PBB secara drastis sangat membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Bahkan, menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan, situasi sempat memanas karena pemerintah daerah disebut menertibkan donasi yang dikumpulkan untuk mendukung aksi tersebut.
Melihat eskalasi situasi, Gubernur Luthfi meminta Pemkab Pati untuk membuka ruang dialog publik. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar keputusan yang diambil bersifat win-win solution.
“Buka ruang publik, sosialisasikan kebijakan, dan tangkap aspirasi warga. Kalau memang perlu direvisi, ya revisi saja. Jangan buat masyarakat was-was,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga mewanti-wanti agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi yang tepat dan jelas agar masyarakat memahami konteks kebijakan secara menyeluruh.
“Jangan sampai kebijakan baik justru ditolak karena komunikasi yang buruk. Segera lakukan perbaikan jika memang sudah memberatkan,” tandasnya.
Gelombang Penolakan Meluas
Hingga kini, penolakan terhadap kenaikan PBB terus bergulir. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan kelompok warga disebut siap turun ke jalan. Aksi demonstrasi besar direncanakan berlangsung pekan depan, sementara keresahan warga terus menguat seiring belum adanya kejelasan revisi dari Pemkab Pati. (PWJ)
