HARIANKOTA.CO, Semarang – Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah hingga tingkat kabupaten/kota sepakat bersatu menghadapi potensi kerusuhan menyusul aksi demo anarkis yang sempat melanda sejumlah daerah. Kesepakatan itu lahir dalam rapat Forkopimda yang digelar Minggu (31/8/2025).
Rapat yang diikuti Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Pangdam IV/Diponegoro, Kajati, serta bupati/wali kota se-Jateng itu menitikberatkan pada langkah kolaboratif menjaga kondusivitas wilayah. Para pimpinan daerah menegaskan pentingnya deteksi dini, sinergi aparat, serta komunikasi aktif dengan masyarakat untuk mencegah eskalasi kericuhan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak warga negara, namun harus sesuai hukum. Ia menekankan perlunya sistem pengamanan yang matang serta dialog terbuka agar aksi tidak berujung anarkis.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, meminta seluruh anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan menangkal hoaks yang dapat memicu provokasi.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menegaskan, keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ia menginstruksikan jajaran menyiapkan personel dan peralatan, melibatkan masyarakat, serta mendorong peran orangtua dalam mengawasi anak-anak mereka.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Achiruddin Darojat mengingatkan perlunya strategi antisipasi terhadap pola pergerakan massa. Ia menekankan pentingnya operasi sosial, serta sinergi intelijen yang cepat dan efektif guna meredam anarkisme.
Sementara itu, Kajati Jateng Hendro Dewanto meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati dalam bermedia sosial agar tidak memicu kemarahan publik. ASN justru diharapkan menyebarkan pesan damai demi meredam konflik.
Dari rapat tersebut, disepakati satu suara bahwa seluruh jajaran Forkopimda, aparat, dan instansi terkait harus bersatu padu menghadapi setiap potensi kerusuhan. Dengan kolaborasi yang solid, Jawa Tengah diharapkan tetap aman, damai, dan kondusif. (SMG)
