HARIANKOTA.CO, Sukoharjo – Pemkab Sukoharjo menggelar workshop sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, sertifikasi UMKM, dan penjamah makanan dengan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Gedung Menara Wijaya, Selasa (30/9/2025).
Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang hadir membuka acara bersama Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo, menegaskan pentingnya sertifikasi higiene dan sanitasi bagi seluruh penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ditekankan untuk mencegah kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di Sukoharjo tidak terulang kembali.
“Dapur MBG harus memiliki sertifikat higiene dan sanitasi agar makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar terjamin kualitasnya. Program ini luar biasa karena bertujuan menekan angka stunting dan mendukung tumbuh kembang anak,” tegas Etik.
Ia mengingatkan para petugas SPPI dan SPPG agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi mengutamakan kualitas penyajian makanan.
“Sertifikasi ini harga mati. Untuk 20 dapur SPPG yang sudah beroperasi harus sesuai SOP tanpa mengorbankan mutu. Jangan sampai ada trauma keracunan seperti dulu,” ujarnya.
Menurut Bupati, setiap bahan pangan yang digunakan wajib memenuhi standar kualitas. Ia meminta pengelola dapur tidak tergiur harga murah dengan mengabaikan kesehatan.
“Kebersihan sarana dan prasarana dapur adalah prioritas utama,” tambahnya.
Etik juga membeberkan rencana pengembangan SPPG di Sukoharjo yang ditargetkan mencapai 80 unit. Saat ini baru ada 20 SPPG yang beroperasi dan menjadi fokus pemantauan pemerintah daerah. “Yang penting kualitasnya terjaga sesuai harapan,” kata Bupati.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, menambahkan peserta workshop tidak hanya berasal dari 20 SPPG aktif, tetapi juga perwakilan dari 16 SPPG lain yang segera beroperasi.
“Peserta diharapkan memahami semua sertifikasi yang diperlukan. Dinas Kesehatan juga akan memberikan pembinaan khusus,” pungkasnya. (SKH)
