HARIANKOTA.CO, Boyolali – Sistem lelang proyek pemerintah di Boyolali menjadi sorotan tajam setelah perusahaan asal Medan, PT Pollung Karya Abadi (PKA), memenangi tender pemeliharaan berkala jalan Pandanaran senilai Rp 22 miliar.
Meski berlokasi ribuan kilometer dari lokasi proyek, perusahaan ini justru mengungguli para kontraktor lokal. Kemenangan itu menuai dugaan kuat adanya rekayasa dan kolusi dalam proses pengadaan.
Fuad Syafrudin, pengamat konstruksi Solo Raya sekaligus Ketua Forum Publik Masyarakat Sukoharjo (FPMS), menyebut kemenangan PT PKA sebagai indikasi telanjang bahwa praktik kotor dalam tender proyek tak hanya masih hidup, tapi juga seolah dilindungi.
“Ini bukan sekadar kelemahan sistem, melainkan konspirasi jahat yang dibiarkan bertahun-tahun,” tegas Fuad kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).
Menurut Fuad, modus yang digunakan PT PKA tergolong klasik namun tetap efektif: diduga hanya jual nama perusahaan, tanpa dukungan alat dan tenaga kerja yang memadai, namun tetap mulus dalam proses evaluasi.
“Apa masuk akal mereka bawa alat dari Medan ke Boyolali? Yang terjadi adalah sewa alat lokal, lalu dibuat seolah-olah punya sendiri. Ini penipuan administrasi, tapi lolos karena ada permainan di dalam,” ungkapnya.
Kritik tajam bukan hanya soal teknis pengadaan. Fuad juga mengungkap catatan kelam PT PKA. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Direktur PT PKA berinisial HS pernah ditangkap dalam kasus korupsi kredit SPK Bank Sumut tahun 2016. Nilai kerugian negara dalam kasus itu lebih dari Rp 1,4 miliar.
“Dalam sidang terungkap bahwa HS hanya meminjam nama perusahaan untuk menggarap proyek. Apakah ini sedang terjadi lagi di Boyolali?” tanya Fuad dengan nada curiga.
Fuad menegaskan, pola seperti ini mencerminkan betapa sistem pengadaan proyek rawan disusupi oleh mafia proyek. Ia mengaku tak heran jika kualitas jalan yang dibangun kerap rusak hanya dalam hitungan bulan, karena dikerjakan oleh kontraktor yang tak kompeten, namun memiliki ‘akses’ ke panitia tender.
Fuad, yang juga mantan ASN Pemkab Sukoharjo, menyebut bahwa proyek-proyek miliaran rupiah seperti ini kerap jatuh ke tangan kontraktor abal-abal yang bahkan menyewa alat berat milik pemerintah daerah.
“Ini bentuk nyata penjarahan uang rakyat secara sistematis. Kalau terus dibiarkan, rakyat hanya akan dapat infrastruktur murahan,” ucapnya lantang.
Ia mendesak aparat penegak hukum, terutama KPK dan Kejaksaan untuk turun tangan menyelidiki dugaan kolusi dan rekayasa dalam tender proyek di Boyolali.
“Harus ada keberanian untuk menghentikan konspirasi ini. Audit total proses pengadaan, dan coret kontraktor yang tidak memenuhi syarat!” tegas Fuad.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan merespons dingin tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur dan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap latar belakang PT PKA.
“Kami bukan memenangkan, tapi memang mereka menang dalam lelang. Semuanya sesuai prosedur. Nanti akan kami cek,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Agus menambahkan, secara umum program pembangunan di Boyolali berjalan baik dan tetap mengedepankan prinsip transparansi. “Boyolali aman, maju bareng-bareng,” tutupnya singkat.
Catatan Redaksi:
Dugaan permainan dalam tender proyek pemerintah bukan sekadar soal administratif, tapi menyangkut integritas sistem pengadaan publik dan kepercayaan masyarakat. Jika benar praktik kotor terus berlangsung, maka korupsi telah bertransformasi menjadi pola bisnis yang legalistik namun merugikan rakyat. (Sapt0/ BYL)
